Doha. Krisis di Mesir nampaknya belum menunjukan suatu kepastian. Tidak hanya rakyat sipil yang menjadi korban. Pihak militer juga terus melakukan tekanan terhadap media massa di Negara Piramid tersebut.
Bahkan, salah satu media massa terkemuka di Mesir, Al Jazeera baru-baru ini mengadukan pihak militer Mesir ke Mahkamah Internasional atas tindakan yang dialami oleh para wastawan mereka. Al Jazeera menuding pemerintah kudeta Mesir melakukan “kampanye pelecehan dan intimidasi secara berkelanjutan” terhadap jurnalis-jurnalis mereka di negeri Piramid itu.
Tidak hanya itu, pihak Al Jazeera mengaku bahwa jurnalis mereka juga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan ditangkap kemudian ditahan oleh Militer peng-Kudeta. Pihak militer tidak memiliki alasan yang jelas untuk kasus penangkapan itu.
Tidak hanya jurnalis mereka, kantor Al Jazeera juga tidak luput dari tindakan semena-mena dari pihak militer, tanpa ada alat bukti yang kuat, Kantor Al Jazeera di Mesir itu juga diserbu dan ditutup secara paksa. Peralatan-peralatan penyiaran disita, bahkan sinyal mereka pun di blokir oleh militer Mesir.
Dalam pernyataan resminya, Kamis (12/9), Al Jazeera mengaku telah memerintahkan kantor pengacara asal London, Carter-Ruck untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional dan PBB. “Al Jazeera tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlanjut. Hak para jurnalis untuk memberitakan dengan bebas dilindungi hukum internasional dan diperkuat resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1738. Namun hak dasar ini diabaikan oleh rezim baru di Mesir,” ujar seorang juru bicara Al Jazeera seperti diberitakan aljazeera.com, Kamis (12/9).
“Pemerintah kudeta Mesir sepertinya bertekad untuk membungkam seluruh bentuk jurnalisme independen di sana dan hanya memperbolehkan media milik pemerintah kudeta untuk bersuara,” lanjutnya. (dil/jpnn/sbb/dakwatuna)
Redaktur: Saiful Bahri
Post a Comment